LPM REFERENCE

Sumber Gambar: PT. Bonna Indonesia Reference — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam siaran persnya menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Batang yang berada dalam inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC) pada (23/10/2025). WALHI menilai proyek tersebut bukan bagian dari solusi transisi energi yang adil, melainkan bentuk lanjutan dari ketergantungan energi fosil yang berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat dan ekosistem pesisir di Jawa Tengah. Rencana pembangunan PLTGU Batang sebelumnya diumumkan dalam pertemuan tingkat menteri AZEC pada Agustus 2024 oleh konsorsium yang terdiri dari Electric Power Development Co. Ltd. (J-POWER), PT Adaro Power, dan ITOCHU Corporation. Kelompok perusahaan tersebut juga berada di balik pembangunan PLTU Batang melalui PT Bhimasena Power Indonesia. WALHI menilai keterlibatan perusahaan yang sama akan membuka peluang terulangnya pola perusakan lingkungan dan pengabaian terhadap hak...

Reference – Jalan di depan Gedung Rektorat UIN Walisongo Semarang dikeluhkan licin dan berlumpur saat hujan akibat aktivitas proyek pembangunan di kawasan tersebut, Rabu (22/10/2025). Kondisi itu membuat mahasiswa dan pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati karena khawatir terjadi kecelakaan. Pantauan di lokasi, sejumlah kendaraan proyek yang lalu-lalang membawa material diduga meninggalkan jejak tanah di badan jalan. Saat hujan deras mengguyur kawasan kampus, jejak tersebut berubah menjadi lumpur licin sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengendara. Kevin, mahasiswa UIN Walisongo, mengaku resah atas kondisi tersebut. Ia menilai jalan licin di area kampus seharusnya tidak dibiarkan karena membahayakan banyak pihak. “Jalan licin seperti ini berbahaya untuk dilewati mahasiswa dan berpotensi menyebabkan kecelakaan jika terus dibiarkan,” ujarnya.  Kevin juga mempertanyakan kelengkapan analisis dampak lingkungan proyek tersebut.  “Bagaimana ini, kok tidak ada AMD...

Reference — Sekelompok mahasiswa UIN Walisongo mengadakan kegiatan Lapak Baca di Jurang Asmara (Juras) pada Jumat (10/10/2025). Kegiatan ini diinisiasi sebagai ruang belajar bersama sekaligus bentuk keprihatinan terhadap menurunnya tradisi intelektual di lingkungan kampus. Salah satu penggagas kegiatan, Wafi, menjelaskan bahwa Lapak Baca hadir untuk menghidupkan kembali budaya membaca yang mulai tergerus oleh kebiasaan instan, termasuk penggunaan kecerdasan buatan dalam proses akademik.  “Mahasiswa sekarang banyak yang presentasi pakai AI dan malas membaca. Padahal substansi mahasiswa adalah belajar, bukan sekadar datang kuliah,” ujarnya. Selain menyoroti degradasi keilmuan, kegiatan ini juga menyinggung persoalan mahalnya harga buku yang dianggap membatasi akses pengetahuan. Menurutnya ilmu seharusnya bersifat inklusif, bukan hanya milik mereka yang mampu secara ekonomi.  “Satu buku hari ini bisa setara delapan jam kerja. Padahal pintar itu untuk semua orang, bukan untuk oran...

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan dua kadernya, Uya Kuya (Surya Utama) dan Eko Patrio (Eko Hendro Purnomo), dari keanggotaan DPR RI. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam siaran pers yang digelar pada Minggu (31/08/2025). “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” ujar Viva Yoga dalam siaran persnya. Langkah tersebut diambil PAN sebagai respons atas situasi yang memanas usai kediaman Uya Kuya dan Eko Patrio diserbu massa serta mendapat sorotan publik luas. Selain menonaktifkan keduanya, PAN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. “Disertai dengan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali perjuangan untuk masa depan,” tegas...

  Reference – Publik digegerkan dengan beredarnya surat edaran mengatasnamakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta yang berisi larangan menyiarkan aksi demonstrasi secara berlebihan. Surat bernomor 309/KPID-DKI/VIII/2025 itu viral lantaran disebut ditujukan kepada 37 lembaga penyiaran. Namun, KPID Jakarta dengan tegas membantahnya. Dalam dokumen yang beredar, media diminta tidak menonjolkan kekerasan, menghindari pemberitaan provokatif dan eksploitatif, serta diimbau “ikut serta membangun nuansa sejuk dan damai melalui pemberitaan” di tengah maraknya aksi protes. Isi surat tersebut sontak menuai sorotan karena dianggap sebagai upaya membatasi kebebasan pers. Mengutip dari detik.com , Ketua KPID Jakarta Puji Hartoyo menegaskan surat itu tidak pernah dikeluarkan pihaknya. “Tidak benar (surat edaran),” kata Puji Hartoyo saat dikonfirmasi pada Jumat (29/8/2025). Puji menambahkan, pihaknya sudah mengecek ke sejumlah televisi dan radio, dan tidak ada satupun yang menerim...

Insiden tertabraknya seorang pengemudi ojek online oleh kendaraan taktis Brimob dalam aksi demonstrasi di DPR RI pada 28 Agustus kemarin tidak dapat hanya dipandang sebagai kecelakaan lalu lintas semata.  Jika menggunakan perspektif Michel Foucault, peristiwa ini merupakan konsekuensi logis dari hadirnya aparatus disiplin negara di ruang publik.  Mobil barakuda tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengamanan, melainkan simbol kekuasaan yang ditujukan untuk mendisiplinkan tubuh-tubuh warga melalui rasa takut. Kekerasan yang dialami masyarakat sipil, baik langsung maupun tidak langsung, memperlihatkan bagaimana negara cenderung memprioritaskan logika kontrol ketimbang keselamatan warga.  Di sisi lain, Jourgen Habermas akan menafsirkan insiden ini sebagai bentuk distorsi komunikasi antara negara dan masyarakat.  Demonstrasi sebagai ruang publik semestinya menjadi arena dialog rasional antara warga dan pemerintah, namun kehadiran barakuda justru menutup ruang diskursus d...