Sumber gambar: AI Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) telah menimbulkan perdebatan multidimensi di tingkat akademis, politik, dan masyarakat sipil. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan penolakan tersebut, implikasi konstitusional, serta dampaknya terhadap reformasi sektor keamanan di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis dokumen, penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan RUU TNI didasarkan pada kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan netralitas TNI dalam kehidupan bernegara. Rekomendasi kebijakan diajukan untuk memastikan bahwa revisi RUU TNI dapat memenuhi aspirasi publik dan prinsip good governance. Reformasi sektor keamanan (security sector reform) pasca-Reformasi 1998 telah menjadi agenda krusial dalam memperkuat tata kelola demokrasi di Indonesia. Salah satu isu sentral adalah posisi dan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sistem ketatanega...
LPM REFERENCE
LPMReference.com adalah portal Berita online, yang memiliki komitmen untuk menjujung tinggi : Demokrasi, Transformasi dan Peradaban. Menjadi wadah terbuka untuk berdiskusi, berbagi Informasi dan memberi kontribusi. For more information: Email : reference.fisip@gmail.com Instagram : @lpm.reference Telp. 083114544094 https://walisongo.ac.id/