Mahasiswa FISIP UIN Walisongo lakukan Audiensi, Pertanyakan Transparansi Anggaran KKL 2025

Reference, 7 Maret 2025 - Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo menggelar audiensi terkait Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di ruang sidang fakultas lantai dua pada pukul 14.30 WIB. Pertemuan ini dihadiri oleh mahasiswa angkatan 2022, perwakilan fakultas, serta pihak penyelenggara kegiatan (EO) untuk membahas kebijakan anggaran dan teknis pelaksanaan KKL.

Acara dibuka dengan sambutan dari Sekretaris Jurusan Sosiologi, Endang, yang dilanjutkan dengan doa bersama. Setelah itu, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan aspirasi mereka.

Colis, Ketua SEMA FISIP, memulai diskusi dengan memaparkan hasil konsolidasi yang telah dilakukan oleh DEMA FISIP. Ia menyoroti adanya tambahan biaya sebesar Rp550.000 per mahasiswa yang memicu pertanyaan di kalangan mahasiswa. “Saya ingin menyampaikan hasil konsolidasi dari teman-teman angkatan 2022 kemarin,” ujar Colis.

Wiko, mahasiswa Ilmu Politik 2022, turut mempertanyakan kebijakan ini yang dinilai mengarahkan mahasiswa untuk tetap memilih destinasi Bali. “Mulai dari anggaran dll. Seakan-akan kita diarahkan untuk tetap memilih ke Bali,” ungkapnya. Ia juga meminta rincian anggaran sebesar Rp1,2 juta untuk KKL di Bandung, yang dinilainya terlalu tinggi untuk hanya satu malam.

Senada dengan itu, Dini, mahasiswa Sosiologi, menanyakan alasan adanya tambahan iuran sebesar Rp550.000, terutama mengingat program pelatihan bahasa di Pare yang sebelumnya direncanakan tidak terlaksana. “Seharusnya, jika program ke Pare tidak terlaksana, anggaran tersebut bisa dialihkan ke KKL ini. Kami meminta transparansi terkait anggaran tersebut,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Suroso selaku EO menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tahun ini menyebabkan pemotongan anggaran di berbagai sektor. “Pemangkasan ini bukan berasal dari fakultas, melainkan dari pihak atas. Kami menawarkan sistem paket yang biayanya dihitung per orang. Awalnya, anggaran KKL ke Bali sebesar Rp1,8 juta, namun setelah pemangkasan menjadi Rp1,2 juta. Dan untuk menutupi kekurangan itu, maka diadakan iuran tambahan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa iuran ini bersifat sukarela dan tidak ada paksaan bagi mahasiswa untuk tetap memilih Bali sebagai tujuan KKL. “tidak ada paksaan kkl untuk sampai ke bali. Jika perlu, jika tetap ingin tetap ke bali maka bisa membuat surat pernyataan,” tambahnya.

Kepala Program Studi Ilmu Politik, Nuqlir, menekankan bahwa KKL dan pelatihan bahasa di Pare bertujuan meningkatkan kualitas mahasiswa, bukan sekadar ajang dolanan. “KKL dan pelatihan bahasa di Pare itu fasilitas dari fakultas untuk peningkatan kualitas mahasiswa, bukan ajang dolanan,” ujarnya.

Mengenai transparansi anggaran, ia menegaskan bahwa tidak semua informasi bisa dipublikasikan sepenuhnya. “Transparansi tidak bisa sepenuhnya telanjang, ada hal yang tidak bisa selamanya diungkapkan,” tambahnya.

Pandu Arya, mahasiswa Ilmu Politik 2022, kembali mempertanyakan kemungkinan pelaksanaan KKL tanpa biaya tambahan serta meminta klarifikasi terkait dampak efisiensi anggaran terhadap KKL.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Dekan III FISIP, Parmudi, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan pemerintah dan berdampak pada 16 pos anggaran, termasuk ATK, kegiatan seremonial, rapat dan seminar, serta perjalanan dinas.

Diskusi semakin memanas ketika Colis menilai bahwa jawaban yang diberikan belum menjawab pertanyaan utama mahasiswa terkait transparansi dana. “Kita tidak tahu kondisi dana KKL dan tidak mengetahui dana tersebut dialokasikan untuk apa saja. Kita bertanya bukan berarti harus ditelanjangi, tapi kita berhak tahu,” tegasnya.

Ia juga menyatakan kesiapan mahasiswa untuk mencari EO baru yang menawarkan harga lebih terjangkau jika transparansi tidak diberikan.

EO tetap bersikukuh tidak akan memberikan rincian lebih lanjut terkait transparansi dana dan pos anggaran KKL. Namun, dalam perundingan lebih lanjut, salah satu perwakilan mahasiswa, Heri dari Sosiologi 2022, menyampaikan bahwa kelasnya sepakat untuk tetap memilih KKL ke Bali dengan negosiasi tambahan biaya Rp400.000. “Kelas sepakat untuk KKL ke Bali dengan nego Rp400.000,” ujarnya.

Sebagai respons, EO menawarkan opsi baru: biaya KKL dapat dinegosiasikan menjadi Rp1,4 juta, tetapi akomodasi hotel akan dipindahkan ke Made Bali, yang memiliki standar lebih rendah dibandingkan hotel sebelumnya. Selain itu, EO menawarkan opsi kedua, yakni biaya Rp1,5 juta dengan jadwal keberangkatan yang ditentukan oleh EO, yaitu pada 15 April 2025.

Audiensi akhirnya menghasilkan tiga opsi sebagai solusi bagi mahasiswa:

1. Tambahan anggaran Rp500.000 (dari semula Rp550.000) dengan pelaksanaan sesuai jadwal EO pada 13 April 2025 dan mengikuti paket KKL FISIP 2025.
2. Tambahan anggaran Rp400.000 (dari semula Rp550.000) dengan akomodasi lebih jauh dari Kuta serta penurunan kualitas hotel.
3. Tambahan anggaran Rp500.000 (dari semula Rp550.000) dengan pelaksanaan sesuai jadwal mahasiswa, namun dengan penghapusan destinasi Hulu Danu dari paket KKL FISIP 2025.

Audiensi berakhir dengan kesepakatan untuk melanjutkan diskusi lebih lanjut pada Senin mendatang.

Penulis: Zaenal Arifin
Redaktur: Tegar Budi Hartadi